Produsen motor listrik lokal, ALVA, mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan subsidi motor listrik. CEO ALVA, Purbaja Pantja, menyatakan harapan agar aturan tersebut diterapkan sebelum Lebaran. Hal ini dinilai akan memberikan suntikan positif bagi pasar motor listrik domestik. Menurutnya, subsidi akan menjadi stimulus yang signifikan bagi konsumen menjelang hari raya.
“Kita berharap bahwa (kebijakan subsidi) ini bisa diberlakukan dengan cepat. Karena lebaran juga sudah dekat kan. Ini akan menjadi suatu stimulus bagi masyarakat sebelum lebaran,” ungkap Purbaja Pantja kepada wartawan dalam acara buka bersama ALVA dan media di Jakarta pada 6 Maret 2025.
Pemerintah sebelumnya telah memastikan pemberian insentif atau subsidi untuk motor listrik pada tahun 2025. Namun, detail skema subsidi masih belum diungkapkan secara resmi. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku industri dan konsumen.
Insentif Motor Listrik: Pajak Ditanggung Pemerintah (PPN DTP)
Pemerintah mengisyaratkan bahwa insentif motor listrik akan berupa pajak ditanggung pemerintah (PPN DTP), berbeda dengan subsidi langsung sebesar Rp 7 juta seperti tahun-tahun sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan perubahan skema ini.
“Lima, paket stimulus ekonomi, a. diskon tarif listrik, b. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, c. PPnBM DTP otomotif, d. subsidi pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) motor listrik, e PPh DTP sektor padat karya,” demikian penjelasan Prabowo dalam Keterangan Pers Presiden RI terkait kewajiban menyimpan DHE SDA di Dalam Negeri.
Airlangga Hartarto menambahkan bahwa skema PPN DTP juga akan diterapkan pada mobil listrik. Untuk mobil listrik, PPN yang seharusnya 12% akan dipangkas menjadi 2%. Namun, detail besaran insentif untuk motor listrik masih belum diumumkan.
“Jadi PPN DTP untuk pembelian motor listrik baru. Sebelumnya kan diberikan subsidi Rp 7 juta. Kalau sekarang tidak, berbentuk PPN, mobil juga kita berikan,” ujar Airlangga dikutip dari CNBC Indonesia.
Harapan Penerapan Sebelum Lebaran
Baik ALVA maupun pemerintah sama-sama berharap agar peraturan mengenai insentif motor listrik dapat segera diputuskan. Targetnya adalah sebelum Lebaran tiba. Kecepatan implementasi kebijakan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan pasar motor listrik di Indonesia.
“Ya harapannya sebulan ini. Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah diharmonisasi,” harap Airlangga.
Dampak Kebijakan Subsidi terhadap Pasar Motor Listrik
Penerapan kebijakan subsidi, baik dalam bentuk langsung maupun PPN DTP, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap motor listrik. Harga jual yang lebih terjangkau akan menjadi daya tarik utama bagi konsumen yang sebelumnya masih ragu untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan ini. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri motor listrik dalam negeri.
Namun, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada beberapa faktor, antara lain sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, ketersediaan unit motor listrik di pasaran, serta infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya (SPKLU).
Tantangan Industri Motor Listrik Lokal
Industri motor listrik lokal masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya persaingan dengan produk impor, keterbatasan infrastruktur pengisian daya, dan edukasi masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik. Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti subsidi dan insentif, diharapkan mampu membantu industri dalam negeri untuk berkembang dan bersaing.
Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan industri motor listrik di Indonesia.
Kesimpulannya, kebijakan subsidi motor listrik yang diharapkan segera terlaksana merupakan langkah penting dalam mendorong adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Namun, kesuksesan program ini membutuhkan perencanaan yang matang, sosialisasi yang efektif, dan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak.
