Pemerintah Kota Delhi, India, mengambil langkah berani dalam upaya mengurangi polusi udara dengan melarang penjualan sepeda motor berbahan bakar bensin (BBM) mulai tahun 2026. Kebijakan ini mewajibkan semua kendaraan roda dua yang dijual di Delhi mulai Agustus 2026 harus bertenaga listrik. Langkah tegas ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warganya.
Larangan ini juga mencakup kendaraan roda tiga bermesin bensin dan CNG, yang akan dihapuskan lebih cepat, yaitu mulai Agustus 2025. Semua kendaraan tersebut harus digantikan dengan kendaraan listrik. Pemerintah Delhi bertekad untuk sepenuhnya beralih ke kendaraan listrik dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.
Untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, pemerintah Delhi menawarkan insentif pembelian guna membuat kendaraan listrik lebih terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat akan diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan program transisi energi ini.
Infrastruktur Pendukung Kendaraan Listrik
Demi mendukung kebijakan ini, pemerintah Delhi berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Rencananya, lebih dari 13.200 stasiun pengisian daya akan dibangun di seluruh kota. Pembangunan stasiun pengisian daya juga diwajibkan di gedung-gedung baru dan tempat-tempat umum.
Lebih lanjut, pemerintah Delhi juga akan membangun koridor pengisian daya cepat di jalan-jalan utama. Langkah ini akan memastikan ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai dan terdistribusi merata di seluruh wilayah Delhi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat akan kesulitan pengisian daya.
Peraturan Tambahan dan Dampak Kebijakan
Selain larangan pendaftaran kendaraan roda dua bermesin BBM dan gas, pemerintah Delhi juga melarang pendaftaran kendaraan roda tiga bertenaga bahan bakar fosil baru mulai Agustus 2025. Izin kendaraan CNG yang sudah ada pun tidak akan diperpanjang dan harus diubah menjadi izin kendaraan listrik.
Kendaraan roda tiga CNG yang berusia lebih dari 10 tahun wajib diganti dengan kendaraan listrik atau dimodifikasi dengan mesin listrik. Sebagai langkah lebih lanjut, semua kendaraan pengangkut sampah kota di Delhi ditargetkan menjadi kendaraan listrik pada tahun 2027. Ini menunjukkan komitmen menyeluruh pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.
Pemerintah Delhi juga berencana untuk merombak sistem transportasi umum. Armada bus listrik Delhi akan ditingkatkan menjadi 3.000 bus pada akhir tahun ini. Semua kendaraan pemerintah juga diwajibkan untuk bertenaga listrik. Langkah-langkah komprehensif ini menunjukkan upaya terintegrasi untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan.
Tantangan dan Potensi Keberhasilan
Meskipun kebijakan ini ambisius dan penting, pelaksanaannya pasti akan menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan kendaraan listrik yang cukup di pasaran dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Pemerintah perlu memastikan bahwa transisi ini berlangsung secara adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat.
Namun, jika berhasil diimplementasikan, kebijakan ini berpotensi besar untuk mengurangi polusi udara di Delhi secara signifikan. Delhi merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi udara terburuk di dunia, sehingga kebijakan ini sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan lingkungan. Keberhasilan ini juga bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di India dan dunia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kesimpulannya, kebijakan Pemerintah Kota Delhi untuk melarang penjualan sepeda motor BBM mulai tahun 2026 merupakan langkah berani dan penting dalam upaya mengatasi masalah polusi udara. Suksesnya kebijakan ini bergantung pada koordinasi yang efektif antara pemerintah, produsen kendaraan listrik, dan masyarakat. Semoga kebijakan ini menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam upaya menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
