Pajak kendaraan dan harga bahan bakar minyak (BBM) di Malaysia jauh lebih terjangkau dibandingkan Indonesia. Perbedaan ini menjadi sorotan, terutama bagi pemilik kendaraan dan pengguna BBM di Indonesia.
Sebuah studi oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengungkap perbedaan mencolok tersebut. Mari kita telusuri seluk-beluknya.
Pajak Kendaraan di Malaysia vs Indonesia: Perbedaan Mencolok
Gaikindo menemukan bahwa pajak tahunan Toyota Avanza di Malaysia hanya sekitar Rp 385.000.
Biaya Balik Nama (BBN) pun tergolong rendah, hanya sekitar Rp 500.000. Lebih menarik lagi, tidak ada kewajiban perpanjangan STNK setiap 5 tahun.
Bandingkan dengan Indonesia, di mana pajak tahunan Avanza bisa mencapai Rp 4 juta, ditambah BBN sekitar Rp 2 juta. Total biaya pajak kendaraan di Indonesia untuk Avanza mencapai Rp 6 juta.
Setiap lima tahun, pemilik kendaraan di Indonesia juga harus menanggung biaya tambahan untuk perpanjangan STNK, termasuk pembuatan TNKB dan STNK baru.
Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyatakan perbedaan ini sangat signifikan. Pajak tahunan di Malaysia jauh lebih rendah daripada di Indonesia.
Harga BBM di Malaysia: Subsidi Pemerintah Jadi Kunci
Selain pajak kendaraan, harga BBM di Malaysia juga lebih murah.
BBM RON 95 di Malaysia dijual sekitar Rp 7.000 per liter, jauh lebih rendah dibandingkan harga Pertalite (RON 90) di Indonesia yang mencapai Rp 10.000 per liter.
Harga RON 97 di Malaysia sekitar 3,10 ringgit, sementara solar dihargai 2,80 ringgit per liter.
Di Indonesia, solar disubsidi pemerintah dan dibanderol Rp 6.800 per liter. Pertalite, sebagai BBM bensin termurah di Indonesia, juga mendapat subsidi pemerintah.
Perbedaan harga BBM ini disebabkan oleh kebijakan subsidi pemerintah Malaysia.
Pemerintah Malaysia memberikan subsidi untuk BBM RON 95 dan solar, namun tidak untuk RON 97.
Implikasi dan Analisis Perbedaan Kebijakan
Perbedaan signifikan dalam pajak kendaraan dan harga BBM antara Malaysia dan Indonesia menunjukkan perbedaan pendekatan kebijakan pemerintah kedua negara.
Di Malaysia, subsidi BBM dan pajak kendaraan yang rendah bertujuan meringankan beban masyarakat, khususnya bagi kelas menengah ke bawah.
Sementara di Indonesia, kebijakan subsidi BBM memiliki konsekuensi fiskal yang perlu dipertimbangkan. Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara subsidi BBM dan penghimpunan pendapatan negara melalui pajak.
Studi komparatif lebih lanjut dibutuhkan untuk menganalisis dampak jangka panjang dari masing-masing kebijakan tersebut terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kedua negara.
Perlu dipertimbangkan pula faktor-faktor lain seperti struktur ekonomi, pendapatan per kapita, dan sistem perpajakan yang lebih luas, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
Kesimpulannya, perbedaan mencolok dalam pajak kendaraan dan harga BBM antara Malaysia dan Indonesia mencerminkan strategi kebijakan yang berbeda. Analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami implikasi jangka panjang dari setiap pendekatan tersebut.
