Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Setelah memberikan insentif untuk mobil listrik dan mobil hybrid, kini pemerintah memastikan akan memberikan insentif serupa untuk motor listrik. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sebelumnya, insentif untuk motor listrik berupa subsidi langsung sebesar Rp 7 juta per unit. Namun, skema ini akan diubah. Pemerintah kini berfokus pada insentif pajak, dimana pajak ditanggung pemerintah (DTP).
Insentif Pajak untuk Motor Listrik: Perubahan Skema
Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan persnya menyebutkan insentif pajak DTP untuk motor listrik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi. Pernyataan lengkapnya adalah: “Lima, paket stimulus ekonomi, a diskon tarif listrik, b PPN DTP pembelian properti dan otomotif, c PPnBM DTP otomotif, d subsidi pajak DTP (Ditanggung Pemerintah) motor listrik, e PPh DTP sektor padat karya.”
Menteri Airlangga Hartarto lebih detail menjelaskan perubahan skema insentif ini. Ia menyatakan bahwa insentif bukan lagi berupa subsidi tunai, melainkan pengurangan pajak. “Jadi PPN DTP untuk pembelian motor listrik baru. Sebelumnya kan diberikan subsidi Rp 7 juta. Kalau sekarang tidak, berbentuk PPN, kan mobil juga kita berikan,” ujar Airlangga.
Dengan skema PPN DTP, diharapkan pembelian motor listrik akan lebih terjangkau. Mekanisme ini mirip dengan insentif PPN DTP yang telah diterapkan pada mobil listrik, dimana PPN yang seharusnya 12% ditanggung pemerintah sebagian, sehingga konsumen hanya membayar 2%.
Rincian Insentif dan Implementasi
Sayangnya, rincian besaran insentif PPN DTP untuk motor listrik belum dijelaskan secara detail. Belum ada kepastian berapa persen PPN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga belum mengumumkan secara resmi tanggal pasti pemberlakuan insentif ini.
Menteri Airlangga berharap peraturan mengenai insentif ini bisa segera diharmonisasi dan diberlakukan. “Ya harapannya sebulan ini. Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah diharmonisasi,” tambahnya. Hal ini tentu dinantikan oleh masyarakat yang tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.
Dampak dan Potensi Insentif
Penerapan insentif pajak DTP untuk motor listrik diharapkan dapat meningkatkan penjualan motor listrik di Indonesia. Harga jual motor listrik yang lebih terjangkau akan menarik minat masyarakat untuk beralih dari motor konvensional. Ini merupakan langkah positif dalam upaya pemerintah untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi polusi udara.
Namun, keberhasilan program ini juga bergantung pada beberapa faktor, seperti ketersediaan unit motor listrik di pasaran, akses terhadap infrastruktur pengisian daya (SPKLU), dan sosialisasi program insentif kepada masyarakat luas. Pemerintah perlu memastikan semua aspek ini berjalan lancar agar program insentif ini mencapai tujuannya.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa insentif ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mekanisme pengawasan yang ketat perlu diterapkan agar program ini berjalan efektif dan efisien.
Kesimpulannya, perubahan skema insentif dari subsidi langsung menjadi PPN DTP untuk motor listrik merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik. Meskipun detail teknis masih perlu dijelaskan lebih lanjut, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem kendaraan listrik yang berkelanjutan di Indonesia.
