Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mendesak pemerintah untuk melanjutkan subsidi motor listrik pada tahun ini. Mereka mengusulkan skema subsidi langsung sebesar Rp 7,5 juta per unit untuk motor listrik baru, dan Rp 10 juta untuk konversi motor bakar menjadi listrik.
Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menyatakan bahwa ketidakpastian mengenai subsidi tersebut membuat konsumen menunda pembelian. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah segera mengumumkan kebijakan fiskal terkait subsidi motor listrik. Angka subsidi yang diusulkan relatif sama dengan tahun lalu, bahkan idealnya sedikit lebih tinggi.
“Ya itu, kita berharap tetap ada subsidi dalam bentuk yang seperti kemarin, direct ya, direct Rp 7,5 juta (untuk motor listrik baru) dan Rp 10 juta untuk konversi. Kita harapnya seperti itu,” ujar Moeldoko saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (29/4).
Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sebelumnya telah memberikan sinyal positif mengenai kelanjutan subsidi motor listrik. Namun, skema subsidinya akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Subsidi langsung berupa diskon Rp 7 juta per unit akan diubah menjadi PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah).
Perubahan skema ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025, di mana harga motor listrik baru akan dikenakan PPN 12 persen. Meskipun demikian, Periklindo menyatakan kesiapannya untuk menerima perubahan skema subsidi tersebut, asalkan pemerintah segera memberikan kepastian. Kejelasan mengenai skema baru ini sangat penting bagi pelaku usaha di industri kendaraan listrik.
“Tapi kalau pemerintah menganggap bahwa oh ada kebijakan baru yang lebih bagus, oh kita juga terima, mungkin dialihkan ke PPN, bisa diterima, yang penting segera ada kepastian, dunia usaha menunggu itu,” ungkap Moeldoko.
Namun, hingga saat ini Periklindo belum dilibatkan dalam diskusi pemerintah terkait skema subsidi motor listrik. Mereka masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut. “Kita belum diajak bicara oleh pemerintah, kita tunggu khususnya, kita menunggu, karena ini masih dibicarakan di internal pemerintah,” tambah Moeldoko.
Analisis Terhadap Usulan Periklindo
Usulan Periklindo untuk mempertahankan subsidi langsung Rp 7,5 juta per unit motor listrik baru memiliki beberapa implikasi. Di satu sisi, subsidi langsung memberikan stimulus langsung bagi konsumen untuk membeli motor listrik. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia.
Namun, di sisi lain, subsidi langsung juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apakah subsidi langsung merupakan cara paling efektif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik dibandingkan dengan skema lain seperti insentif pajak atau pengembangan infrastruktur pengisian daya?
Skema PPN DTP yang diusulkan pemerintah memiliki potensi untuk lebih merata dalam memberikan manfaat, karena manfaatnya akan dinikmati oleh seluruh konsumen yang membeli motor listrik, bukan hanya yang memenuhi kriteria tertentu dalam skema subsidi langsung. Namun, dampaknya terhadap daya beli konsumen perlu dikaji lebih lanjut.
Pertimbangan Lain Terkait Subsidi Motor Listrik
Selain besarnya subsidi, perlu dipertimbangkan juga aspek lain yang berkaitan dengan keberlanjutan industri kendaraan listrik di Indonesia. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
- Pengembangan Infrastruktur Pengisian Daya: Subsidi motor listrik perlu diimbangi dengan pengembangan infrastruktur pengisian daya yang memadai di seluruh Indonesia. Tanpa infrastruktur yang memadai, adopsi motor listrik akan tetap terbatas.
- Ketersediaan Unit Motor Listrik: Pastikan ketersediaan unit motor listrik di pasaran cukup untuk memenuhi permintaan yang meningkat akibat adanya subsidi. Kurangnya pasokan dapat menghambat efektivitas program subsidi.
- Peningkatan Produksi Dalam Negeri: Subsidi motor listrik seharusnya juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor.
- Evaluasi dan Transparansi: Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap program subsidi untuk memastikan efektivitasnya dan transparansi dalam penggunaannya.
Kesimpulannya, keputusan mengenai skema subsidi motor listrik memerlukan pertimbangan yang cermat dan komprehensif. Perlu dipertimbangkan keseimbangan antara stimulus langsung bagi konsumen, efektivitas penggunaan anggaran, dan keberlanjutan industri kendaraan listrik di Indonesia. Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.
