Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia mengancam akan kembali menggelar demonstrasi besar-besaran jika pemerintah tidak segera menurunkan tarif aplikasi. Mereka menuntut penurunan tarif aplikasi dari 20 persen menjadi 10 persen.
Permintaan penurunan tarif ini sudah berulang kali disuarakan dalam berbagai aksi demonstrasi sebelumnya. Namun, hingga kini, tuntutan tersebut belum juga dipenuhi oleh pemerintah maupun perusahaan aplikasi ojek online.
Ancaman Aksi Lanjutan Jika Tuntutan Tak Dipenuhi
Ade Armansyah, perwakilan Kelompok Korban Aplikator, menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan kembali terjadi jika tuntutan penurunan tarif tidak dipenuhi. Ia menyampaikan hal ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Rabu (21/5).
Ade menekankan bahwa pihaknya tidak keberatan dengan rencana DPR untuk merancang Undang-Undang Angkutan Online. Namun, ia meminta DPR untuk terlebih dahulu mendesak pemerintah untuk mengatur tarif potongan aplikasi.
Ia berharap DPR dapat menekan Kementerian Perhubungan untuk menetapkan potongan tarif aplikasi maksimal 10 persen. Dengan adanya kepastian ini, Ade menjamin tidak akan ada lagi aksi demonstrasi dari pihak pengemudi ojol.
Senada dengan Ade, Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, juga menyampaikan ancaman aksi lanjutan yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi hingga akhir Mei 2025.
Desakan DPR untuk Segera Menangani Persoalan Tarif
Anggota Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, mendukung tuntutan para pengemudi ojol. Ia berpendapat bahwa persoalan potongan biaya aplikasi harus diselesaikan sebelum membahas rancangan Undang-Undang.
Adian menyinggung Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1001 Tahun 2022 yang membatasi potongan aplikasi maksimal 20 persen. Namun, ia menyoroti praktik perusahaan aplikasi yang membebankan biaya tambahan lain, seperti biaya layanan atau biaya aplikasi.
Biaya-biaya tambahan tersebut, menurut Adian, dapat membuat total potongan mencapai hampir 50 persen dari total transaksi. Ia mempertanyakan dasar hukum dari biaya-biaya tambahan tersebut, mengingat Keputusan Menteri Perhubungan hanya mengatur tentang potongan maksimal 20 persen.
Polemik Potongan Tarif dan Dampaknya bagi Pengemudi Ojol
Perbedaan antara aturan resmi dan praktik di lapangan menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi para pengemudi ojol. Potongan tarif yang tinggi secara signifikan mengurangi pendapatan mereka.
Kondisi ini semakin diperparah dengan tingginya biaya operasional, seperti biaya perawatan kendaraan dan kebutuhan sehari-hari. Banyak pengemudi yang mengeluhkan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat pendapatan yang terus menipis.
Ketidakpastian terkait tarif ini juga berdampak pada kesejahteraan para pengemudi. Mereka membutuhkan kepastian agar dapat merencanakan masa depan dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Pemerintah dan pihak aplikasi ojek online perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penurunan tarif aplikasi menjadi 10 persen seperti yang dituntut oleh para pengemudi menjadi solusi yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
Ketidakjelasan regulasi dan praktik yang tidak sesuai aturan menimbulkan keresahan dan ketidakadilan bagi para pengemudi ojol. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, DPR, dan perusahaan aplikasi ojek online untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
Solusi yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan usaha para pengemudi ojol dan menciptakan ekosistem transportasi online yang sehat dan berkesinambungan. Dengan demikian, demonstrasi besar-besaran dapat dihindari dan terciptanya hubungan yang lebih harmonis antara semua pihak.
Ke depannya, pengawasan yang ketat terhadap penerapan aturan tarif dan transparansi dari pihak aplikasi ojek online diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan pengemudi. Hal ini akan menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan berkeadilan.
